Bagaimana TNI Kuat Kalau Anggarannya Disunat

197

PILARBANGSA.COM, JAKARTA – Tantangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) belakangan semakin kompleks, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas. Mampukah TNI tampil kuat di tengah mepetnya anggaran.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, anggaran Kementerian Pertahanan turun Rp9,1 triiun (7,92%) menjadi Rp105,7 triliun dari APBN-P 2017 sebesar Rp114,8 triliun. Sementara anggaran Polri yang diajukan dengan pagu anggaran sebesar Rp77,8 triliun, menurun Rp20,4 triliun (20,77%) dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp98,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebagaimana pidato keuangan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2017 anggaran yang disediakan untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak sampai Rp10 triliun. Artinya mayoritas anggaran militer sebesar Rp105,7 triliun hanya untuk membayar gaji, biaya rutin dan pemeliharaan saja. Cukupkah peningkatan alutsista sebesar itu?

Mari kita lihat tantangan pertahanan ke depan. Ketegangan di kawasan Laut China Selatan, dimana area laut Natuna diklaim China sebagai wilayah tradisional pencarian ikan sejak lama. Belum lagi perang retorika Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un yang sewaktu-waktu bisa menjadi perang terbuka.

Ditambah pula keinginan tiba-tiba pemerintah Amerika untuk melakukan intervensi militer dalam krisis politik di Venezuela, atau belum berakhirnya drama ISIS di Suriah dan Irak. Yang terdekat konflik oleh para pendukung ISIS di Marawi dengan pemerintah Filipina dan MILF yang membuat reputasi militer Filipina anjlok.

Target selesai hanya beberapa minggu namun hingga tiga bulan belum juga ditaklukan. Ini masih ditambah belum maksimalnya sejumlah alutsista strategis milik TNI yang sebagian di antaranya berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Ambilah contoh Vietnam yang sedikitnya memiliki 36 unit pesawat heavy fighter SU-30 MK2 dan telah kedatangan enam unit kapal selam Kilo Class, tiba-tiba nelayannya makin berani bermain-main di sekitar Laut Natuna Utara meski penenggelaman kapal nelayan asing terus berlangsung.

Sementara Indonesia, dalam data resmi baru memiliki tiga kapal selama operasional, dua unit tipe U-209 dan satu unit Changbogo Class, serta sedikitnya 24 unit SU 27/30MK2. Lihat pula Singapura yang asik dengan pengelolaan Flight Information Region (FIR) di langit Batam hingga Natuna karena memiliki heavy fighter F-15SG, salah satu seri terbaik, dan kapal selam kelas Archer.

Ini masih ditambah daftar akan hadirnya pesawat Gen-5 (stealth fighter) F-35 dan kapal selam tipe 218SG. Sementara Malaysia konon memiliki versi SU-30MKM yang diklaim lebih canggih dari yang dimiliki Indonesia.

Ada sejumlah prediksi bahwa Indonesia belum tentu akan berperang dalam waktu dekat. Bisa jadi ini benar mengingat lingkungan geopolitik kawasan ASEAN dan Pasifik tidak semerah Timur Tengah. Namun sejatinya, alutsista bukan hanya untuk digunakan dalam perang, tapi sebagai efek penggentar (deterrence effect).

Korea Selatan meski kaya dan punya alutsista modern tetap saja akan berpikir beribu kali untuk memulai perang terbuka dengan saudaranya, Korea Utara, yang disinyalir memiliki hulu ledak nuklir dan rudal balistik (inter continental ballistic missile–ICBM). Untuk meredakan ketegangan Korsel lebih memilih jalur diplomatik dan rayuan ekonomi, seperti pembangunan pusat industri Kaesong di zona demiliterisasi.

Meski tahun lalu ditutup sebagai balasan atas kembali mengerasnya sikap Jong Un. Pun Israel yang sering kali berlaga bak preman juga sama, seringkali bersikap sesuka-sukanya meski berulangkali mendapat resolusi dari DK PBB. Di luar perang konvensional, negara versus negara, alutsista juga punya peran signifikan dalam menghadapi wabah asymmetric warfare yang kini melanda banyak negara.

Perlu keberpihakan

Amerika Serikat pernah uring-uringan dengan sekutunya di Eropa. Apa pasal? Anggota-anggota NATO menurunkan anggaran pertahanannya di bawah angka ideal, yakni 2 persen dari GDP. Menurunnya anggaran disinyalir membuat kesiapan perang menjadi menurun. Perhatian ini terjadi setelah dianeksasinya Krimea oleh Kremlin.

Ukraina yang digadang menjadi anggota baru NATO dibiarkan gagal mengamankan wilayahnya. Padahal Amerika yang selalu bertindak sebagai pemimpin NATO sedang mengarsir negara-negara bekas Soviet untuk semakin menjepit posisi Rusia. Terutama untuk penempatan proyek Perisai Rudal di Eropa yang digagas oleh Presiden Bush Jr.

Sejak lama anggaran pertahanan Indonesia tidak pernah mencapai angka 2% dari GDP. Namun demikian, ada kecenderungan peningkatan anggaran pertahanan dari tahun ke tahun. Kenaikan anggaran dari tahun 2010 hingga 2017 tercatat sebesar 154%. Tahun 2017, meski hanya 0.8% atau Rp105 triliun anggaran pertahanan Indonesia tertinggi kedua di bawah Singapura. Anggaran yang besar dan secara kuantitas memiliki jumlah tentara regular yang lebih sedikit jelas membuat anggaran alutsista Singapura memiliki porsi lebih besar dari Indonesia.

Tentu agak miris, sebagaimana diulas di awal, anggaran untuk belanja alutsista kurang dari Rp10 triliun di tengah tantangan yang begitu berat. Bayangkan, saat ini Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian untuk 11 unit, versi resminya, pesawat tempur SU-35, Gen 4.5, lengkap dengan persenjataannya sebesar US$600 juta atau setara Rp7,9 triliun. Dengan pembayarannya multi years tentu tidak akan menyedot secara total anggaran alutsista tahunan tapi bisa dibayangkan besarnya alokasi pertahun.

Itu baru satu matra angkatan udara yang dalam RAPBN 2018 hanya mendapat jatah Rp1,96 triliun. Jika anggaran tiap tahun sama, maka bisa dipastikan baru tahun keempat SU-35 lunas. Padahal kebutuhan penggantian atau pengadaan radar dan rudal pertahanan udara (surface to air missile) medium juga sudah mendesak jika mengacu pada MEF 2. Belum lagi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk alutsista yang telah maupun akan datang.

Di tengah melesunya perekonomian global dan angka perumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan hanya 5,4% membuat anggaran alutsista dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mengalami peningkatan cukup signifikan.

Dari gambaran di atas, nyaris anggaran militer kita terlalu lemah untuk mendukung Indonesia yang begitu besar dengan masalah yang sangat besar. Kalaulah Pemerintah Jokowi memaksimalkan anggaran pembangunan infrastruktur, toh pada akhirnya infrastruktur yang telah dibangun perlu pengamanan.

Itu sebabnya, kalau pada RAPBN 2018 anggaran alutsista masih jauh dari harapan, maka semua pihak, terutama pemerintah, untuk menunjukkan keberpihakan pada TNI. Tentu dengan menambah anggaran militer pada 2019, 2020 dan seterusnya.

Semoga saja TNI tetap jaya, meski harus dibekali dengan anggaran yang terkecil dibandingkan negara-negara tetangga.[Nn]

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here