Fadli Zon: Ngototnya Pemerintah Agar Presidential Threshold 20 Persen, Pemerintah Mau Jegal Prabowo Maju Pilpres 2019

984

PILARBANGSA.COM, Jakarta – Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menuding pemerintah hendak menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. Tudingan ini didasari ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen.

“Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Seperti diketahui, Gerindra selama ini meminta agar presidential thresholddihapus. Di sisi lain, pemerintah dan parpol pendukungnya ingin presidential threshold 20 persen.

RUU Pemilu belum mencapai titik temu saat ini. Fadli mengatakan Gerindra berkukuh pada pandangannya dan sudah siap-siap mengajukan gugatan ke MK apabila ada presidential threshold dalam UU Pemilu nantinya.

“Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah, termasuk melakukan judical review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan,” tutur Fadli, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR.

Fadli menjelaskan kecurigaannya tentang penjegalan terhadap Prabowo dilihat dari ngototnya pemerintah dan partai pendukungnya tetap adapresidential threshold. Sedangkan, menurutnya, jika dilihat dari keputusan MK, sudah tidak ada lagi presidential threshold.

“Iya, kami tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi PT kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi harusnya pembicaraan PT tidak ada lagi, seharusnya. Tapi kan ini dipaksakan sebagai keputusan politik, bukan keputusan hukum konstitusional kita, ketatanegaraan kita,” ucap Fadli.

“Masalahnya, mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai Pilpres 2014. Secara logika akal sehat, sudah tidak masuk akal. Kecuali dia tidak serentak,” katanya.

Fadli mengatakan logika pemerintah terkait dengan hal ini benar-benar tidak masuk akal. Ia menganggap ini sebagai permainan politik.

“Kalau sekarang kan tidak fair, jadi tidak masuk akal. Logika pemerintah itu betul-betul logika yang tidak masuk akal. Saya kira logika itu adalah logika untuk menjegal,” kata dia.

Fadli melihat konfigurasi Partai Golkar dan PPP, yang pada 2014 tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), berubah setelah pilpres.

“Dulu ada koalisi besar, KMP-KIH. Tetapi koalisi itu sendiri sudah tidak ada lagi. Kemudian sekarang pemerintah berusaha menggalang koalisi yang sebesar-besarnya dengan suara parpol dengan threshold yang mau dikuasai, didominasi sehingga nanti tidak ada calon lain,” tutur Fadli.
(lkw/imk/dtk)

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here