Fahri Hamzah minta Jokowi tak buat sensasi soal OTT Ecek-Ecek , Netizen : Kasus Ahok??

198

fahri

pilarbangsa.com – Booming ny Kasus OTT di kementerian Perhubungan ( kemenhub ) , menjadi viral di dunia maya , ada yang pro dan ada yang kontra dalam menanggapi kasus tersebut.

pasal nya , banyak kasus besar malah terbengkalai, di tambah lagi dengan bukti-bukti kuat dari BPK dan instansi terkait.

justru aneh nya, kasus ini mencuat setelah kasus Ahok atas penistaan Agama kian mencuat dan hampir semua elemen ormas islam menuntut Ahok Agar di Adili di pengadilan.

bahkan kasus OTT tersebut membuat Fahri Hamzah ikut berkomenter , berikut petikan nya :

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak membuat sensasi dengan mendatangi lokasi operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menilai bahwa hadir dalam OTT tersebut bukan merupakan salah satu pekerjaannya sebagai presiden.

“Kalau sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang yang dipungut ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi apa itu jadi urusan Presiden? Nggak gitu caranya,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10).

Pada kunjungannya di Kemenhub itu, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada seluruh instansi agar tak melakukan pungutan liar (pungli) terutama terkait pelayanan rakyat. Fahri pun menanggapi, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak hanya sekadar menjadikan momentum penyampaian pesan untuk berhenti melakukan pungli pada kunjungan tersebut.

“Anda pemimpin politik, Anda punya hak memaksa, Anda punya hak membuat undang-undang, mobilisasi anggaran, aparatur negara sipil militer. Tak cukup mengatakan stop tapi ada satu komprehensif strategi untuk mengatasi itu dari akar sampai gejalanya,” tuturnya.

Sebelum OTT terjadi, Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan rapat soal reformasi bidang hukum. Dalam rapat tersebut, dia mengesahkan pembentukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Fahri pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pungli. Menurutnya, masyarakat sesungguhnya ingin mengetahui akar permasalahan dari pungli yang terjadi, bukan permukaannya saja.

“Di RT ada, di desa ada. Apa presiden mau keliling 73 ribu desa untuk mempermasalahkan uang seribu dua ribu? Kita itu ingin narasinya. Apa maknanya,” imbuhnya.

(media-nkri.net)

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here