Kota Seribu Polisi Tidur

487

PILARBANGSA.COM, Kota Tanggerang – Jika mencintai kota mu, sentuhlah ia dengan hati mu.

Fenomena menarik di sepanjang jalan wilayah kota Tangerang adalah maraknya alat pembatas kecepatan, atau memakai istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) edisi ketiga disebut “polisi tidur”. istilah ini berasal dari bahasa Inggris Britania, sleeping policeman. Di beberapa negara istilah polisi tidur dikenal dengan nama traffic bump atau speed trap (Inggris), verkeersdrempel (Belanda), dan Spyashy politseisky (Rusia).

Di Indonesia sendiri ungkapan polisi tidur diucapkan dengan kata gajlukan, gundukan, dan polisi tidur, tujuan nya agar kendaraan melambatkan kecepatannya sehuingga dapat melancarkan arus lalu lintas.

Untuik beberapa lokasi jalan, penggunaan polisi tidur berfungsi sangat efektif karena dapat membantu kelancaran arus lalu lintas, membantu menghilangkan rasa kantuk dan penat, membantu rasa aman berkendara, serta membantu mengurangi kebisingan jalan. Sebut saja penempatan garis kejut di jalan bebas hambatan, penempatan polisi tidur di jalan persimpangan dua arah, dan penempatan polisi tidur di area publik/sosial, sarana ibadah, serta penempatan polisi tidur di area pendidikan.

Tentunya semua penempatan polisii tidur tersebut terikat dengan ketentuan aturan yang berlaku, baik berkaitan dengan batas tinggi dan batas lebar, maupun bahan dasar yang digunakan untuk membangun polisi tidur, sehingga sasaran dan fungsi nya benarbenar dirasakan manfaatnya. Melihat Undang-undang pasal 25 ayat (1) serta pasal 27 ayat (2) tentang perlengkapan jalan, pembangunan polisi tidur selayaknya mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Artinya, bahwa pembuatan polisi tidur tidak sembarang orang bisa membuatnya,  harus sesuai dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Izin tersebut pun disesuaikan dengan peraturan Menteri Perhubungan No. 3/1994 pasal 4 yang berbunyi: “Alat pembatas kecepatan hanya bias dipasang  di jalan pemukiman, jalan lokal kelas IIIC, dan jalanjalan yang sedang dilakukan konstruksi.” Pada pasal berikutnya, pembuatan polisi tidur terstandarisasi dengan batas maksimal ketinggian 12 cm, batas lebar minimal 15 cm, dan batas sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%.

Soalnya kemudian, pembangunan dan penempatan polisi tidur di wilayah pemerintah daerah kota Tangerang sudah sedemikian marak mewabah seperti virus yang menular. Hampir sepanjang mata memandang, jalanjalan dipenuhi oleh polisi tidur, tidak hanya di jalan utama/protokol, bahkan juga mewabah sampai ke gang-gang sempit pada pemukiman, sehingga dampak pembangunan dan penempatan polisi tidur saat ini lebih menakutkan dari “polisi sesunguh nya”.

Polisi tidur kini tidak lagi membuat Jalan menjadi lancar, malah menimbulkan penumpukan kendaraan sedemikian semrawut, polisi tidur kini bukan menjadi penghilang rasa kantuk dan penat pengendara, malah sumpah serapah yang meluncur deras dari mulut para pengendara, sering terdengar ucapan saat melintasi polisi tidur, “masya Allah ini sih polisi tidur keterlaluan amat ya”, “aduuhh perut saya sakit”, “akhhh ngeselin amat sih polisii tidur ini”, “sue banged dah pinggang jadi sakit”, “sialan amat ya polisi tidur”, dan ungkapan sarkastis lainnya. Kepanikan tersebut terjadi karena pembangunan dan penempatan polisi tidur tersebut tidak sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, umumnya dibangun dengan standar emosional warga sekitar.

Mungkin alasanalasan klasik yang diungkapkan adalah menjaga kemananan anakanak kecil agar tidak tertabrak, atau juga pembangunannya sekedar untuk trand alias ikutikutan karena warga sebelahnya juga membangun polisi tidur. Lebih ekstrem nya lagi di jalan perkampungan hampir setiap 10 meter selalu ada polisi tidur, sementara di jalanjalan utama pembangunan polisi tidur dan penempatannya belum merujuk kepada ketentuan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya, didapati pembangunan polisi tidur pada jalan satu arah, yang seharus nya jalan tersebut masuk kategori jalan bebas hambatan.

Ada konsekuensi pidana dalam pembuatan alat pembatas kecepatan kendaraan alias polisi tidur, sebagaimana tertuiang dalam pasal 274 dan pasal 275 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, yakni; “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) pidana penjara paling lama  1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah). Untuk itu, standar umum pembangunan polisi tidur harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) dibuat memanjang dan melintang seperti trapesium; dan (b) di cat warna hitam dan putih dengan komposisi hitam panjang 30 cm dan putih panjang 20 cm.

Menjadi ironi ketika sebuah kota yang memiliki motto akhlaqul karimah, tetapi akibat pembangunan pembatas jalan seperti pembuatan polisi tidur, memunculkan keluhan dan katakata negatif yang tidak sesuai dengan akhlak Islami. Ironi berikutnya, kota Tangerang yang memiliki trade mark sebagai kota industri dan kota pendidikan, dirasa belum mampu mewujudukan dirinya sebagai kota modern akibat pelayanan infrastruktur jalan yang belum mewakili kepentingan masyarakat luas.

Dalam situs www.tangerangkota.co.id tertulis bahwa kota Tangerang memiliki luas sekitar 164.54 km² serta populasi penduduk sejumlah 1.798.601 jiwa, perbandingan luas wilayah dan populasi penduduk menandakan kota Tangerang masih berkategori kota kecil dan padat. Belum lagi jika ditambah varian fasilitas jalan raya, di kota Tangerang serasa sulit menemukan jalan yang mulus tanpa ada lubang dan tambalannya. Maka menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk merekonstruksi fasilitas jalan secara lebih propesional, sehingga dapat memberi kenyaman dan keamanan para pengguna jalan, paling tidak dapat menjadi senjata efektif untuk menghadapi pemilukada 2018. Menurut hemat penulis, mengkampanyekan kebutuhan masyarat luas pasti nya lebih mengena sasaran dibanding kampanye yang berpihak kepada satu kelompok atau komunitas tertentu.

Simpulan yg dapat penulis buat, pendidikan moral dan akhlak dapat dimulai dari hal sederhana, yakni bertutur kata dengan katakata yang baik dan bagus. Kepentingan pembentukan akhlak tersebut juga harus selaras dengan tujuan tujuan pembangunan, sejatinya pembangunan infrastruktur di kota Tangerang tidak bergeser dari motto kota akhlaqul karimah. Mungkin bisa dimulai dari pemberian pelayan fasilitas jalan yang layak guna, dalam halhal yang politis pembangunan tersebut mampu melahirkan simpati yang tulus dari masyarakat.

 

[oleh: BAEHAQI, Penulis adalah Dosen Tetap FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang, ketua bidang organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia orda kota Tangerang

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here