Luhut Panjaitan di Balik Suramadu Gratis?

198

PILARBANGSA.COM, Jakarta – Penggratisan tol jembatan Suramadu berbuntut panjang. Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada akhirnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (30/10/2018).

Adalah Forum Advokat Rantau (FARA) yang menganggap kebijakan penggratisan Suramadu bagian dari kampanye terselubung. Sehingga FARA merasa perlu melaporkan hal itu ke Bawaslu. Laporan FARA diterima Bawaslu dengan nomor 09/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018.
 
“Patut diduga itu sebagai pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung karena dilakukan langsung di jembatan Suramadu dan pada masa kampanye, serta diviralkan melalui media massa,” kata anggota FARRA, Rubby Cahyady, selaku pelapor.
 
Rubby membantah langkahnya membuat laporan ke Bawaslu merupakan titipan lawan Jokowi pada Pilpres 2019. “Ini partisipasi kami untuk mewujudkan pemilu yang jujur, bersih, adil dan bermartabat,” katanya.
 
Ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait tudingan FARA. Pertama, Jokowi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Fasilitas negara yang dimaksud, penggratisan Suramadu dilakukan Jokowi selaku kepala negara untuk mengambil kebijakan.
 
Sebagai Capres petahana, tentu Jokowi sangat diuntungkan dengan kebijakan yang diambil. Petahana punya previlege, punya keberkahan untuk mengambil kebijakan pada momen-momen tertentu seperti saat ini, bagaimana cara manfaatkan peluang untuk merebut suara rakyat Madura dan Surabaya.
 
Sebelum meresmikan penggratisan Jembatan Suramadu, Jokowi sebelumnya telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.
 
Pasal 1 Perpres tersebut tertera pengoperasian Jembatan Suramadu sebagai jalan tol diubah menjadi jalan umum tanpa tol.
 
Selain itu, pada Pasal 2 Perpres tersebut, Presiden RI juga menetapkan penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang jalan.
 
Dengan berlakunya Perpres No. 98/2018, Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan Ketentuan Pasal 12 huruf b pada Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
Di sinilah FARA menuding bahwa Jokowi memiliki kepentingan politis untuk Pilpres 2019. Adanya unsur dugaan kampanye terselubung berkedok penerbitan kebijakan yang berpotensi merugikan peserta pemilu lainnya, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Pasal 547 UU No 7/2017 tentang Pemilu.
 
Kedua, sejumlah bukti pelanggaran terlihat saat peresmian penggratisan Suramadu. Bukti-bukti berupa foto sejumlah berita media online dibeberkan FARA ke Bawaslu. Saat itu banyak orang-orang di sekeliling Jokowi berpose satu jari di Suramadu.
 
Adanya kepentingan politik itu aromanya terasa sangat kuat. Ketika meresmikan pembebasan tarif jembatan Suramadu, Sabtu (27/10), sejumlah ulama Madura yang mendampingi Jokowi tampak dengan bersemangat mengacung-acungkan salam satu jari. Mereka berteriak-teriak “Nomor satu…nomor satu….”
 
Jokowi memang tidak ikut berpose satu jari seperti dalam bukti foto yang disertakan. Bahkan Jokowi tidak mengutarakan kalimat ajakan untuk memilihnya pada Pilpres 2019 saat berada di Jembatan Suramadu.
 
Namun orang-orang dalam foto menunjukkan gestur ajakan agar memilih pasangan calon nomor urut 01. “Saat peresmian banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri Pak Jokowi selaku capres,” kata Rubby.
 
Ketiga, hingga saat ini penggratisan Suramadu masih dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, keputusan Jokowi yang mengklaim atas masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Pulau Madura, belum dapat dibenarkan. Salah satunya mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan kebijakan tersebut.
 
“Pak Jokowi bisa menjelaskan kenapa itu digratiskan. Rakyat hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan,” ujar SBY.
 
Apalagi penggratisan Suramadu tidak sesuai dengan komitmen Jokowi. Sebab pada Januari 2016 lalu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo pernah mengusulkan penghapusan tarif masuk kendaraan roda empat atau lebih yang melintas di Suramadu.
 
Usulan Soekarwo ditolak Jokowi. Usai rapat terbatas, Jokowi saat itu hanya menetapkan tarif tol Suramadu diturunkan lebih kecil atau sama dengan 50 persen. Namun kini, menjelang Pilpres 2019, Jokowi mengambil kebijakan populis dengan cara politis.
 
Nah, kebijakan menggratiskan jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini agak sulit untuk membantah tidak ada motif politik. Apalagi Jatim adalah wilayah pertempuran yang sangat penting bagi Jokowi. Memiliki jumlah pemilih kedua terbesar setelah Jawa Barat, Jokowi harus menang di Jatim bila ingin kembali melenggang ke kursi kepresidenan.
 
Wajar saja jika SBY mempertanyakan hal itu. Salah satunya mempertanyakan mengapa hanya tol jembatan Suramadu yang digratiskan. “Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan,” sindir SBY.
 
Padahal banyak tol-tol lain yang perlu digratiskan, bila pertimbangannya ekonomi. Seperti tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi dibangun pada 1978. Usianya sudah 40 tahun. Dari sisi investasi sudah balik modal berkali-kali. Operator sudah untung berkali lipat.
 
Kabarnya, sekarang juga minta digratiskan sudah lama dan pembangunannya dianggap sudah untung bila dibanding Suramadu.
 
Begitu pula dengan tol Jakarta-Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Dibangun pada 1984. Ruas ini juga sudah balik modal. Bila digratiskan, dipastikan akan memacu pertumbuhan ekonomi Banten, dan Pulau Sumatera.
 
Banten berada di depan mata ibu kota negara, namun ekonominya masih tertinggal jauh. Jumlah penduduknya juga lebih besar dibanding Madura. Dengan begitu nilainya seharusnya jauh lebih strategis dibandingkan dengan Pulau Madura.
 
Mengapa Jokowi justru memilih jembatan tol Suramadu yang digratiskan. Padahal secara ekonomis investasinya belum balik modal? Dengan pendapatan hanya sebesar Rp 120 miliar per tahun, perlu waktu panjang untuk mengembalikan investasi yang sudah dibenamkan.
 
Dalam hal ini SBY menegaskan, rakyat sangat perlu untuk mengetahui alasan di balik setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. “Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau mengapa khusus biaya tol jembatan Suramadu digratiskan. Silakan dijelaskan, apakah pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan lain-lain. Dengan demikian tidak menimbulkan mispersepsi ataupun polemik berkepanjangan,” lanjut SBY.
 
Cerita kebun tebu Luhut di Madura
 
Di balik narasi besar penggratisan Suramadu, lambat laun mulai terungkap. Jika narasi awal yang terbentuk adalah kepentingan Pilpres 2019. Maka, narasi berikutnya dugaan kepentingan bisnis Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan di Pulau Madura.
 
Ya, satu bulan sebelum peresmian (21/9/2018), Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan sebuah cerita menarik kepada media. Usulan penggratisan yang sempat tidak direspons Presiden itu kembali muncul setelah Menko Maritim, Luhut Panjaitan, bertemu dengannya.
 
Narasi Luhut di belakang penggratisan tol Suramadu memang tidak terbantahkan. Dikatakan Soekarwo, Luhut berencana membuka lahan perkebunan tebu di Madura. Nah, perkebunan tebu di Madura akan digunakan untuk menyuplai pabrik gula di Candi, Sidoarjo.
 
 
Menko Maritim Luhut Panjaitan dan Gubernur Jatim Soekarwo.
Namun saat itu Soekarwo mengingatkan Luhut bahwa membuka lahan di kebun tebu di Madura tidak ekonomis dan menguntungkan. Sebab biaya angkutnya mahal. Ongkos angkutnya mahal.
 
“Terakhir kemudian Pak Luhut ke sini, bilang kami akan usul bangun pabrik gula, tidak bisa pak. Kalau kemudian pabriknya di Candi, ngangkutnya itu mahal. Tidak bisa kemudian proses produksi Madura itu di sana tapi dibawa ke sini, itu kemudian jadi tidak efisien karena harus bayar tol,” ujar Soekarwo, sebulan lalu.
 
Dari sini muncullah usulan menggratiskan tol Suramadu yang pernah ditolak Jokowi, lantaran tidak efisien jika biaya angkut harus membayar tol. “Muncul (lagi) usul untuk menggratiskan (Suramadu) itu,” imbuh Soekarwo.
 
Sampai saat ini tidak diketahui apakah apakah rencana membuka lahan tebu di Madura untuk kepentingan bisnis Luhut pribadi, atau untuk kepentingan pabrik gula milik negara. Pasalnya, selain menjabat Menko Maritim, politikus segala urusan yang menjadi orang kepercayaan Jokowi itu juga dikenal sebagai pebisnis besar.
 
Dia mendirikan PT Toba Sejahtra dengan 99,98% saham. Dalam situs resmi perusahaan, Grup Toba Sejahtra terbagi ke dalam 6 anak usaha yang terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di bidang energi, baik kelistrikan, pertambangan, dan migas, serta perkebunan & hutan tanaman industri, properti, dan industri.
 
Namun pada tahun 2017, Luhut melepas 90% kepemilikan sahamnya di PT Toba Sejahtera. Kini, kepemilikan Luhut di perusahaan tersebut hanya tinggal 9,9% per Oktober 2017.
 
Meski mayoritas saham milik jenderal bintang empat Kopassus Angkatan Darat tersebut telah dijual, namun visi perusahaan tak berubah. Hanya saja, PT Toba Sejahtra kini lebih memanfaatkan batu bara untuk dijadikan power plant atau pembangkit listrik.
 
Untuk anak usaha Toba Oil and Gas bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas. Perusahaan tersebut memiliki anak usaha PT Energi Mineral Langgeng. Nah, blok di Madura Tenggara dengan luas 4.567 km2 ini diberikan kepada PT Energi Mineral Langgeng pada 5 Mei 2009. Rasio keberhasilan eksplorasinya diperkirakan mencapai 40% total risiko potensi sumber daya yang dapat diperbaiki diperkirakan mencapai 2 miliar barel minyak, 593 miliar kaki kubik gas alam dan 36 jutaan barel kondensat.
 
Kabar terbarunya, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi ladang migas baru. Ini menyusul berlanjutnya kegiatan ekplorasi oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) PT Energi Mineral Langgeng (EML) berupa pengeboran sumur ENC-2.
 
Jika kegiatan ekplorasi migas di Desa Tanjung sukses, maka ini akan menjadi pertama dan satu-satunya di Kabupaten Sumenep dan akan sangat menguntungkan kepada daerah. Karena secara otomatis, Sumenep menjadi daerah penghasil migas yang berhak kepada dana bagi hasilnya. Sehingga Sumenep akan memiliki banyak keuntungan.
 
Selama ini dari Sumenep hanya diperoleh dari offshore yang di Pagerungan, sementara di Raas dan Gili Genting tidak ada. Sehingga penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) di Sumenep selama ini sangat kecil. Sementara ketika EML sukses Sumenep maka DBH akan mendapatkan 85 persen, belum lagi Coorporate Sosial Responbility (CSR) dan dana Participacing Interest (PI).
 
Di sisi lain, rencana pembangunan PLTGU 450 Mega watt di Desa Tanjung juga akan mudah terwujud. Saat ini belum bisa memastikan kontraknya ekploitasi migas di Desa Tanjung, karena masih menunggu hasil ekplorasi. Tapi katanya, kontrak tersebut antara 20 sampai 30 tahun, sesuai dengan produksi migas itu sendiri.
 
Nah, sekarang tinggal dilihat apakah penggratisan tol jembatan Suramadu untuk kepentingan populis yang berbau politis, ataukah semata-mata kepentingan bisnis Luhut ataukah justru seperti yang dikatakan Jokowi: demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya rakyat Madura. Andalah yang bisa menilainya.[NN]

 

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here