Mengapa Sejumlah Media Massa Berlaku Tidak Adil dan Enggan Menampilkan Berita Reuni 212 Dalam Ruang Utama?

219
Photo: Reuni 212 2018 di monas

PILARBANGSA.COM, Jakarta – Reuni Akbar 212, (Minggu, 2/12), yang diperkirakan dihadiri lebih dari 10 juta orang, ternyata serupa kotak pandora yang menyingkap banyak wajah: termasuk wajah pers nasional. Peristiwa fenomenal yang menjadi sorotan media-media asing ini, tampaknya tak membuat sejumlah surat kabar ternama di dalam negeri tertarik memuat berita Reuni 212 menjadi headline atau mejeng di halaman depan.

Apakah demo 212 tidak menarik? Jelas menarik. Apakah Reuni 212 tak layak diberitakan? Sangat layak. Bagi para penggiat media dan kalangan jurnalis, kegiatan Reuni 212 memenuhi syarat kelayakan berita. Misalnya dari luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest), dan keluarbiasaan (unusualness). Dalam Jurnalisme Positif, kriteria tersebut merupakan rumus baku pegangan para wartawan.

Lantas, mengapa sejumlah media massa tersebut berlaku tidak adil dan seperti ogah menampilkan berita Reuni 212 dalam ruang utama?

Jika ditilik dari pemilik, latar belakang politik, dan kepentingan ideologi sejumlah media tersebut, tampaknya ada agenda setting untuk menenggelamkan peristiwa Reuni 212 dari perhatian publik, menjadikannya sebuah berita yang tidak relevan, atau paling tidak mencari “aman” dari kekuatan yang sengaja mengkooptasinya: entah itu pemilik media ataupun penguasa. Dengan agenda setting itu, media kemudian melakukan skenario lewat framing dan black out.

Dari 8 surat kabar terkemuka yang terbit (3 Desember 2018), hanya 3 media yang memberitakan Reuni 212 di halaman depan. Ketiganya adalah Rakyat Merdeka, Repubika, dan Jawapos. Halaman 1 Rakyat Merdeka semuanya membahas soal 212. Di headline-nya, Rakyat Merdeka memuat judul yang nyentrik: “212 Makin Lama Makin Besar, Kenapa ya? Kepalanya di Monas, Ekornya di Kwitang”.

Republika, juga full. Koran itu memberi judul headline “Reuni 212 Damai”, dengan foto suasana Monas sebesar kira-kira sepertiga halaman. Hanya saja, kali ini citarasanya tak sekuat dulu, tone-nya datar-datar saja. Apakah ini ada kaitannya dengan sang pemilik media, Erick Thohir, yang juga Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf? Entahlah. Yang jelas, sebagai media yang telanjur dinisbatkan sebagai koran milik umat, tentu akan sangat aneh jika Republika memuat berita ini hanya secuil atau menyelipkannya di halaman tengah.

Jawapos, meski tidak menjadikan sebagai headline utama, tetapi memberitakan Reuni 212 itu dengan judul “Reuni 212 Bersih Dan Monas Tertib”. Di sebelah berita, diberi foto suasana Monas. Sementara Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dan Koran Sindo tidak.

Kompas, menjadikan berita “Polusi Plastik Mengancam” sebagai headline. Sedangkan Media Indonesia mengangkat berita “PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer” sebagai berita utamanya. Mirip dengan Media Indonesia, Koran Sindo mengangkat berita “Rekrutmen Pegawai Kontrak Mulai 2019”. Koran Tempo, mengangkat “Menuju Ekosistem Digital” sebagai headline. Pun begitu, Tempo masih menempatkan ulasan Reuni 212 di halaman 7 dan 8.

Peristiwa Sebesar Reuni 212 Tak Dijadikan Headline, Beberapa Media Mainstream Dikritik

Di saluran televisi pun nyaris sama. Kecuali TV one yang menayangkan Reuni 212 dalam breaking news sepanjang acara, stasiun televisi lain tak melakukannya. Tentu saja TV Onebanjir pujian dan ratingnya langsung naik. Di Twitter, sejumlah tweeps memuji Karni Ilyas, petinggi stasiun televisi itu. Tindakan TV One tersebut meskipun pemiliknya adalah politisi Partai Golkar Abrizal Bakrie yang berkoalisi dengan kubu petahana, dinilai mampu menjaga jarak sehingga profesionalitas dan objektivitas media tetap terpelihara.

Di luar TV One, semisal Kompas TV, RCTI, dan beberapa lainnya memang menayangkan Reuni 212 dalam program berita, tetapi itu pun terkesan seadanya. Hal ini berbeda perlakuan ketika hampir semua televisi menyiarkan berita kebohongan Ratna Sarumpaet secara gegap gempita. Metro TV, TV One, Kompas TV kala itu bahkan menayangkan kasus Ratna secara khusus dalam breaking news. ‘Menggoreng’  kasus Ratna yang notabene mantan tim sukses capres Prabowo Subianto, tentu saja dibaca ada agenda setting untuk mendegradasi capres nomor 02 itu di Pilpres 2019.

Media Massa Terkooptasi

Jika menggunakan analisis framing, panggung reuni 212 pada kadar tertentu dapat mengkonstruksi opini publik bahwa Prabowo didukung oleh mayoritas umat Islam, sementara Jokowi berjarak dengan Umat Islam. Informasi yang menonjol tersebut kemungkinan akan lebih diterima oleh khalayak secara luas, karena akan lebih terasa dan tersimpan dalam memori.

Sehingga, bukan tidak mungkin bahwa framing media tersebut telah membuat pihak petahana merasa khawatir Reuni 212 menjadi sebuah kegaduhan politik dan perlu untuk mengambil berbagai tindakan. Mengingat bahwa Aksi Bela Islam 212 pada kenyataanya juga berhasil menumbangkan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan jalan serupa, yakni mem-framing dirinya sebagai penista agama.

Oleh karenanya, cara terbaik untuk meredamnya adalah counter-attack wacana dengan menciptakan kesan bahwa Reuni 212 sesungguhnya bukan merupakan ajang yang patut untuk digembar-gemborkan dan bukan merupakan sesuatu hal yang penting. Terlebih, jika media-media besar yang dimanfaatkan untuk mengonstruksi kesan tersebut. Tentu efeknya akan lebih signifikan bagi para pemilih.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri media di Indonesia berkaitan erat dengan politik kekuasaan. Sehingga tenggelamnya pemberitaan reuni 212 di beberapa harian nasional merupakan sebagai sebuah tindakan politik tentu bukan perkara yang baru.

Nampaknya hal tersebut masih akan menjadi landasan kerja media menjelang Pilpres 2019. Hal ini disebabkan karena kepentingan ekonomi politik yang masih sama di antara elite-elite media. Sehingga fenomena tersebut masih menyebabkan para oligark masih akan mendominasi kontrol media di Indonesia.

Sejumlah pemilik grup media menjadi penyokong politik Jokowi di Pilpres 2019

Dalam konteks politik Indonesia, Ross Taspell dalam tulisanya berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon” menyebutkan bahwa media masih menjadi kendaraan dan panggung bagi penciptaan fenomena Jokowi, dan akan menjadi fitur politik dominan dalam masyarakat menjelang pemilu 2019

Tak heran, perlakuan sejumlah media mainstream yang tak menempatkan Reuni 212 dalam porsi pemberitaan yang seharusnya, disinyalir karena adanya agenda setting media-media pro-pemerintah. Terlebih di antara media tersebut, sebagian besar pemiliknya adalah bagian dari penguasa.

Sebut saja Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo, yang juga menguasai jaringan MNC Media, di antaranya RCTI, Global TV, INews TV, juga Koran Sindo. Ada pula Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, pemilik Media Group: Metro TV dan Harian Media Indonesia.Saat ini, kedua partai raja media tersebut menjadi pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Selain itu, Erick Thohir selaku bos Grup Mahaka yang menguasai beberapa bisnis media seperti Jak TV, Gen FMHarian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id., bahkan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kemudian Pemimpin Redaksi Inews TV Yadi Hendriyana, bertugas sebagai Direktur Kominfo TKN; Direktur Pemberitaan MNC TV Arya Sinulingga, bertugas sebagai juru bicara TKN; dan Pemimpin Redaksi Media Indonesia Usman Kansong, yang ditunjuk menjadi Direktur Komunikasi Politik TKN.

Dampak dari peran ganda sebagai petinggi media sekaligus pemain politik partisan, pemberitaan media pun menjadi bias. Istilah ini bisa diartikan sebagai keadaan ketika media massa mempublikasikan suatu pemberitaan tertentu dalam konteks yang bersifat parsial dan menyebabkan lahirnya prasangka di tengah masyarakat sebagai hasil dari pemberitaan tersebut.

Tindakan itu, mengutip Hersubeno Arief dalam artikelnya, disebut semacam bunuh diri massal pers Indonesia. Permainan para pemilik dan pengelola media yang berselingkuh dengan penguasa ini jelas tidak boleh dibiarkan. Mereka tidak menyadari sedang bermain-main dengan sebuah permainan yang berbahaya.

Dalam jangka pendek kredibilitas media menjadi rusak. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Mereka akan ditinggalkan. Dalam jangka panjang rusaknya media dan hilangnya fungsi kontrol terhadap penguasa, akan merusak demokrasi yang kini tengah kita bangun.

Akhirnya, akibat tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream, publik akan mencari, menyalurkan, dan membuat sendiri segala informasi lewat sosial media. Sebab, di media mainstream, publik tak lagi mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat.[NN]

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here