Moeldoko Pastikan Pemerintah Tak Intervensi KPU soal 6,8 Juta DPT Ganda

95

PILARBANGSA.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan tidak ada intervensi dari pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)‎ terkait isu temuan 6,8 juta daftar pemilih tetap (DPT) ganda. Moeldoko yakin KPU lembaga yang independen.

Hal itu ditanggapi Moeldoko setelah partai koalisi pengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim menemukan 6,8 juta DPT ganda. Disebutkan, penemuan oleh koalisi Prabowo-Sandi setelah melakukan penyisiran di sejumlah lokasi.

“KPU sebagai lembaga yang independen, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, kemandirian itu harus dijaga dengan baik‎,” kata Moeldoko saat menghadiri acara Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Ilustrasi DPT Pemilu 2019. (Foto: Okezone)

Menurut dia, KPU merupakan lembaga yang benar-benar bebas dari intervensi. Sehingga, Moeldoko meminta agar publik tidak terpengaruh dan terpancing curiga ada intervensi dari pemerintah terhadap KPU.

“Kepercayaan publik harus terpelihara, jangan sampai publik curiga, nanti ujungnya jangan sampai diarahkan ke pemerintah, seolah itu bagian dari skenario yang dibuat oleh pemerintah, enggak,” jelasnya.

“Independensi KPU betul-betul enggak ada yang bisa ganggu. Masyarakat harus tahu, jangan nanti dikaitkan dengan pemerintah,” sambung Moeldoko.

Meski demikian, Moeldoko juga belum percaya begitu saja terhadap hasil temuan parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Mantan Panglima TNI ini masih ragu terhadap temuan 6,8 juta DPT ganda.

“Saya tidak mengatakan benar atau tidak (adanya temuan tersebut),” ucapnya.

Ilustrasi DPT pemilu. (Foto: Okezone)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengungkapkan pihaknya menemukan ada sekira 6,8 juta DPT ganda. DPT tersebut dipandang Priyo sengaja disiapkan oleh KPU yang datanya berasal dari dukcapil dan Kementeriaan Dalam Negeri.

“Jadi ada sekitar 6,8 juta DPT yang merupakan duplikasi dari apa yang telah disiapkan dari KPU. Datanya berasal dari dukcapil dan Kementeriaan Dalam Negeri dan seterusnya,” ungkap Priyo Budi beberapa waktu lalu. [oke/red]

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here