PDIP Mendominasi Permainan Korupsi

227

PILARBANGSA.COM, Jakarta – Ibarat permainan sepakbola, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Golkar kejar-kejaran dalam perolehan klasemen di permainan korupsi tingkat daerah.

Inventarisir penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang 2010-2015 menunjukkan tingginya angka keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi. Tercatat selama satu dekade, sebanyak 183 kepala daerah, baik di level provinsi atau kabupaten/ kota menjadi tersangka kasus korupsi. Keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi terus berlanjut pada 2016-2018. Adapun kasus-kasus tersebut memiliki sebaran aktor dan pola yang berbeda.

Kepala daerah memang sangat rentan melakukan korupsi. Fenomena korupsi kepala daerah ini masih marak dan memprihatinkan. Sementara itu pengadaan dan pembahasan anggaran mendominasi sektor yang paling banyak dikorupsi oleh banyak kepala daerah.

Belum lama ini tiga politikus PDIP terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu tidak kurang dari sepekan. Sebut saja Bupati Purbalingga Tasdi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 5 Juni 2018. Tasdi merupakan Ketua DPC PDIP Purbalingga.

Lembaga antikorupsi operasi tangkap tangan (OTT) Tasdi di Purbalingga Senin, 4 Juni 2018. Setelah pemeriksaan 1×24 jam, KPK menetapkan Tasdi sebagai tersangka penerima suap pembangunan Purbalingga Islamic Center Tahap 2 Tahun 2018. KPK menduga ia menerima uang sebanyak Rp 100 juta dari proyek dengan nilai Rp 22 miliar. Tasdi kemungkinan menerima uang itu karena telah memenangkan lelang untuk perusahaan milik ketiga kontraktor tersebut.

Uniknya saat berada di halaman gedung KPK, Tasdi terlihat mengacungkan ‘salam metal’ yang menjadi identik partai berlambang Banteng dan kerap dipakai Jokowi saat berkampanye. “Salam metal adalah salam kami (PDIP). Merah Total, Mega Total, dan Menang Total,” ucap Tasdi.

Selang tiga hari atau tepatnya Jumat dinihari, 8 Juni 2018, KPK menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar dan juga Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Blitar dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo.

Dugaan suap tersebut terkait dengan izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai proyek Rp 23 miliar. Imbalan itu diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian wali kota dari total imbalan 10 persen yang disepakati. Sedangkan dua persennya akan dibagi-bagikan kepada dinas terkait.

Samanhudi menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan bersama kedua pengacaranya pada 18.30. Setelah diperiksa tujuh jam, Samanhudi langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Pusat.

Pada Jumat itu, Samanhudi tidak sendiri menjadi tersangka KPK. Rekannya sesama politikus PDIP yakni Bupati tulungagung Syahri Mulyo juga ditetapkan menjadi tersangka. Syahri sendiri diusung kembali oleh PDIP sebagai calon petahana pada Pemilihan Bupati 2018.

Syahri diduga menerima suap senilai Rp 2,5 miliar dari Susilo yang juga menyuap Wali Kota Blitar Samanhudi. KPK menduga pemberian itu terkait dengan fee proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Syahri sekarang masih menghirup bebas.

Sebelum ketiganya, masih banyak kepala daerah dari sejumlah kader Parpol di pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. Khusus PDIP dan Golkar, kedua partai saling kerja-kejaran memuncaki klasemen perolehan korupsi.

Jika telisik lebih jauh pada dua tahun terakhir, kedua parpol peringkat atas, PDIP dan Golkar, seperti tengah berlomba menyumbang para kader mereka untuk menjadi pasien KPK. Pada 2016, ada tiga kepala daerah dari PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni: Ojang Sohandi (Subang), Bambang Kurniawan (Tanggamus), dan Taufiqurrahman (Ngajuk). Tahun 2017, lagi-lagi ada tiga orang, yakni Sri Hartini (Klaten), Eddy Rumpoko (Batu) dan Mas’ud Yunus (Mojokerto).

Golkar tak mau kalah. Hingga akhir 2017, ada 5 kepala daerah dai parpol berlambang beringin ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Ridwan Mukti (Bengkulu), Siti Mashita Soeparno (Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Batubara), Tubagus Iman Ariyadi (Cilegon), Rira Widyasari (Kutai). Jumlah ini naik drastis dari 2016 di mana hanya 2 kepala daerah kader Golkar yang diciduk KPK, yaitu Suparman (Rokan Hulu) dan Yan Anton Ferdian (Banyuasin).

Sejak era reformasi bergulir pada 2002, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus dan Demokrat 42 kasus. Posisi selanjutnya ditempati PAN dengan 36 kasus, PKB 18 kasus, PPP 15 kasus, Gerindra 10 kasus, Hanura 7 kasus, PKS 4 kasus, PBB 3 kasus, PKPI 2 kasus dan Nasdem 2 kasus.

Indeks korupsi yang dirilis ICW periode 2002-2014 mencatat skor tertinggi PDIP sebagai parpol yang paling rentan kadernya terlibat korupsi. Tiga besar dari riset ICW itu adalah PDIP (7.7), PAN (5.5), dan Golkar (4.9). Sementara ‎data KPK 2005-2013 menyatakan bahwa 40 kader Golkar terlibat korupsi, diikuti PDIP 27, Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, Gerindra 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.

Fakta tidak berhenti begitu saja. Pada rentang 2014-2017 PDIP masih tetap menguasai perolehan sebagai partai terkorup. Ironinya, saat ini PDIP merupakan partai penguasa. Kadernya duduk sebagai orang nomor satu di negeri ini. Namun sayang, predikat juara korupsi enggan dilepaskannya.

Pada tahun ini-selain ketiga politisi PDIP yang disebut di atas menambah perolehan suara-peluang PDIP dan Golkar untuk meningkatkan ‘prestasi’ korupsi semakin terbuka. Setidaknya dua kasus sedang dipelototi publik, yakni skandal proyek pengadaan KTP elektronik dan kasus suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Sejumlah nama politisi disebut-sebut tersangkut di kedua kasus korupsi itu. Seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (PDIP/KTP-el), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDIP/KTP-el), Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (PDIP/KTP-el) dan Angota DPR Arif Wibobo (PDIP/KTP-el). Lalu ada juga Setya Novanto (sudah divonis), Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari dari Golkar yang diduga terbelit dugaan bagi-bagi uang Rp2,3 triliun pada proyek KTP-el itu.

Kemudian di kasus Bakamla, ada anggota DPR dari Golkar Fayakhun Andriadi dan politikus PDIP Ali Fahmi. Sejumlah nama politisi lain juga disebut di kasus ini, seperti Setya Novanto (Golkar), Eva Sundari (PDIP), dan Bertus Merlas (PKB).

Tinggal menunggu waktu saja, apakah KPK berani membongkarnya.[nn]

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here