Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Jalan di Tempat

66

PILARBANGSA.COM, Jakarta – Salah satu program unggulan Presiden Jokowi pada 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan memang berlangsung di sana-sini, tapi tahukah Anda seberapa signifikan pembangunan itu berhasil dan dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian?

Atau justru gagal? Seberapa besar derajat kegagalannya? Informasi ini menarik untuk mengukur seberapa serius dan seberapa profesional Jokowi dalam menggarap janji pembangunan infrastrukturnya.

Banyak kalangan yang meremehkan tingkat keberhasilan proyek infrastruktur Jokowi, tapi tak sedikit pula yang memuji dan bahkan membela mati-matian proyek tersebut. Namun ada baiknya kita berfikir rasional dan melihat seberapa besar

Seperti diketahui Jokowi telah mencanangkan pembangunan 245 proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur dengan biaya mencapai Rp5.500 triliun. Belakangan anggaran dievaluasi menjadi Rp4.197 triliun yang akan diambil dari APBN, APBD, BUMN, swasta dan investor asing.

Namun dalam perjalannya pembangunan infrastruktur tidak semulus yang diharapkan, karena peran swasta dan investor asing ternyata tidak sesuai harapan. Sehingga beban itu ditanggung oleh APBN dan BUMN lewat penerbitan obligasi pemerintah (Surat Berharga Negara—SBN) dan obligasi korporasi.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pembangunan infrastruktur bakal benar-benar dirasakan manfaatnya. Meski saat ini dampaknya memang belum signifikan.

“Sekarang kita buat sampai ke depan karena saya kira infrastruktur ini buahnya akan kita lihat lagi dua tahun dari sekarang ini, akan sangat dirasakan buahnya,” ungkapnya belum lama ini.

Luhut menjelaskan, pembangunan infrastruktur memang tidak bisa dirasakan manfaatnya secara instan. Namun pembangunan ini harus dilakukan, bukan untuk kepentingan hari ini tapi untuk waktu yang akan datang. 

Dia merespon dengan santai bila ada pihak yang menganggap pembangunan infrastruktur merupakan kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lepas dari anggapan itu, setidaknya menurutnya, sudah kelihatan hasilnya.

“Ya bisa saja kampanye kan orang apa saja dikerjakan dibilang kampanye, tapi kan kampanye kita konkret, dan kita punya mimpi. Infrastruktur kita mimpi, dulu presiden mimpi dan sekarang kan jadi,” jelasnya singkat.

Salah satu infrastruktur yang sudah terasa manfaatnya adalah Tol Trans Jawa. Saat ini Tol Trans Jawa saja hampir selesai. Itu merupakan bukti bahwa itu bukan sekedar kampanye.

“Mana orang terbayang orang bisa jalan dari Banten sampai Banyuwangi on the way, nanti sampai 2018–2019, nggak ada kan. Mana ada terbayang,” ujarnya.

Kalau membaca pernyataan Luhut tentu sangat optimistis, hanya saja narasinya terlalu kualitatif. Di atas urian yang kualitatif itulah Luhut mengancungkan jempol. Apakah realitasnya seperti itu?

Sebanyak 20 dari 245 proyek strategis nasional (PSN) yang telah diselesaikan sepanjang tahun 2016 (Sumber: Kementerian PUPR).

Laporan The Global Competitiveness Report 2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia di peringkat 71. Sementara indeks daya saing secara umum berada di peringkat 45, naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya 47.

Capaian indeks tersebut jelas mengalami penurunan jika dibandingkan posisi tahun 2016 di level 60. Padahal capaian indeks 2016 tersebut sebuah pencapaian yang optimal dibandingkan tahun 2011 yang hanya menduduki posisi 90. Jelas capaian indeks infrastruktur Indonesia mengalami pasang naik dan pasang turun, capaian tahun 2016 hingga 2018 justru kecenderungannya mengalami penurunan dari 60 ke posisi 71.

Pendek kata, di tengah gegap gempita dan pencitraan yang luar biasa bahwa Presiden Jokowi getol membangun infrasrtuktur, justru indeks infrastruktur Indonesia berada pada posisi yang menurun.

Memang sulit mendapatkan narasi dan data yang konkret dari paparan Luhut. Sementara untuk mendapatkan narasi dan data yang lengkap tentang itu justru banyak dijumpai lewat googling.

Bahwa ada pembangunan infrastruktur benar adanya, tapi bahwa pembangunan itu tidak tepat sasaran, dan bahkan di bawah target dan harapan pemerintah sendiri. Itulah persoalan-persoalan yang terjadi di infrastruktur.

Paling tidak pengakuan Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo. Menurutnya paling tidak ada 68 dari 245 PSN yang akan selesai pembangunannya yang 100% selesai dibangun. Dengan kata lain tingkat capaian pembangunan infrastruktur Jokowi hanya 27,75%.

Inilah yang menjelaskan mengapa Jokowi baru membangun satu ruas jalan di Papua namun dengan pencitraan yang berlimpah. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun berkuasa sudah membangun sembilan ruas jalan, namun dengan pencitraan yang seadanya.

Itu sebabnya, menurut Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM, mengatakan lebih terlihat heroiknya Jokowi ketimbang SBY lebih karena pencitraan.

Hingga 2017, menurut Wahyu Utomo, sudah ada 30 (12,24%) dari 245 PSN yang rampung diselesaikan dengan total anggaran terpakai Rp94,8 triliun. Namun dari segi anggaran, nilai Rp94,8 triliun barulah 2,68% dari target yang diharapkan sebesar Rp4.197 triliun. Dengan kata lain, tingkat pencapaian anggaran maupun realisasi PSN masih jauh dari harapan.

Pada 2018 diperkirakan ada 13 PSN yang juga selesai, sehingga sampai akhir 2018 baru 43 PSN (17,55%) yang selesai. Itupun masih jauh dari harapan, sehingga kalau 2019 total PSN yang selesai 100% dibangun mencapai sebanyak 68 proyek, berarti khusus tahun 2019 akan ada 25 PSN yang selesai dikerjakan. Tampaknya agak berat di tahun politik Jokowi mampu menggenjot 25 proyek infrastruktur selesai.[bersambung].

loading...

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here