Sikap MUI Dipertanyakan, Rp35,6 T Dana Haji Dipakai Pemerintah untuk Membangun Infrastruktur

4661

PILARBANGSA.COM, JAKARTA – Sampai dengan tahun 2016 jumlah dana haji yang dipinjam oleh pemerintah mencapai Rp 35,65 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur. Terkait hal ini sejumlah kalangan menyesalkannnya karena dana tersebut hanya bisa digunakan untuk kepentingan jamaah haji, bukan untuk infrastruktur. Sikap Mejelis Ulama Indonesia (MUI) dipertanyakan.

Ketua Lembaga Dakwah Front (LDF) DPP FPI, Novel Bamukmin menegaskan, jika benar dana haji sebesar Rp35 triliun dipakai pemerintah untuk proyek infrastruktur tentu tidak bisa dibenarkan. Dana tersebut harus diperuntukkan untuk kepentingan jamaah haji. Selain itu dana haji merupakan amanat umat Islam yang peruntukannya bukan dipakai untuk kepentingan pemerintah selain umat Islam.

“Kalau informasi itu benar tentu tidak dibenarkan. Dalam hal ini `MUI harus bersikap untuk mengamankan dana tersebut,” kata Novel seperti yang dilansir oleh Harian Terbit, Minggu (3/12/2017).

Novel menegaskan, dana haji harus dikembalikan agar jamaah haji mendapatkan pelayanan yang baik dan maksimal saat beribadah haji. Selain itu dana haji juga untuk mempermudah bagi umat Islam yang hendak berangkat haji karena jamaah haji terbanyak di dunia adalah umat Islam dari indonesia. Hampir setiap tahun ongkos pergi haji juga meningkat sehingga akan mempersulit umat Islam yang hendak berangkat haji.

“Oleh karenanya dana haji diatur agar yang mau pergi haji dipermudah dengan disubsidi dari dana haji tersebut atau minimal ongkos pergi haji tidak naik dari tahun ke tahun. Sehingga dana haji jangan dipakai untuk kepentingan politik penguasa dan kepentingan para pendukungnya,” paparnya.

Sementara itu, pimpinan Majelis Nahdhatussyubbanul Khair, Ustadz Andriansyah mengatakan, dana haji adalah dana abadi umat, yang penggunaannya dari umat untuk umat. Sehingga tidak dibenarkan jika dana haji diperuntukan untuk kegiatan selain untuk kepentingan umat Islam. Oleh karena itu jika benar adanya informasi dana haji yang diperuntukan untuk membangun infrastruktur maka sudah tentu pihaknya tidak setuju.

“Menurut saya, agar dana haji yang tersimpan lebih bermanfaat mengapa dana tersebut tidak dipakai untuk membangun pemondokan tetap di sekitar Masjidil Haram, Madinah dan Jeddah. Apalagi kita sama tahu fasilitas haji pun di sana masih sangat terbatas segala keperluan untuk jamaah. Sehingga tidak elok dana haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” tegas Ustadz Andriansyah yang juga dosen STAI Bani Saleh ini.

Sebelumnya pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng mengatakan,  selama ini dana haji telah digunakan untuk membangun infrastruktur. Berdasarkan laporan Menteri Keuangan, sampai dengan tahun 2016 jumlah dana haji yang dipinjam oleh pemerintah mencapai Rp. 35,65 triliun. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Infrastruktur yang dibangun dengan sukuk haji tersebut adalah sebagai berikut, Tahun 2014 pemerintan menggunakan dana sukuk haji sebebesar Rp, Rp. 1,5 triliun untuk membangun kereta ganda Cirebon Kroya, kereta ganda Manggarai-Jatinegara dan asrama haji di berbagai daerah. Tahun 2015 pemerintah menggunakan dana sukuk haji senilai Rp. 7,1 triliun untuk membangun jalur kereta api Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatra, dibawah menteri transportasi Jalan dan jembatan di berbagai propinsi di bawah menteri pekerjaan umum dan infrastruktur untuk pendidikan tinggi di bawah kementerian agama.

Tahun 2016 pemerintah menggunakan dana sukuk haji untuk membangun infrastruktur senilai Rp. 13,67 triliun. Dana tersebut seluruh digunakan untuk melanjutkan proyek yang pada tahun 2016 sebagimana yang disebutkan di atas. Total dana sukuk haji yang telah dialokasikan pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur mencapai Rp. 22.27 triliun. Dengan demikian maka perintah Presiden Jokowi agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur terdengar aneh, karena tidak mungkin presiden tidak tau tentang pemanfaatan dana tersebut.

Salamuddin mengingatkan, yang harus diperhatikan dalam hal penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini  adalah bahwa dana ini menurut Undang Undang harus dikelola secara nirlaba. Yakni, semua keuntungan hasil pengelolaan dana haji  harus dikembalikan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana.

“Apakah selama ini jamaah haji telah menerima bagi hasil sebagai keuntungan atas penempatan dana mereka dalam instrumen investasi dan surat utang negara? kalau belum, kemana keuantungan hasil pengelolaan dana ini mengalir?” pungkas Salamuddin.

Kemenkeu Bantah

Pernyataan pengamat ekonomi Salamudin Daeng  soal pemerintah sudah memakai dana haji Rp 35,6 triliun dibantah oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti.

Menurutnya, penempatan dana haji pada Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) sudah dilakukan sejak tahun 2009, yaitu pada jaman pemerintahan SBY. Keputusan penempatan dana tersebut telah mengikuti aturan perundangan dan kaidah persyaratan syariah yang ada,” kata Nufransa Wira Sakti, di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dia mengatakan, nilai penempatan dana haji pada SBSN pada jaman SBY mencapai Rp54,66 triliun, jumlah yang sangat besar bila dibandingkan penggunaan dana haji sebesar Rp7,5T di pemerintahan Jokowi. Jadi tidak tepat menurutnya bila dikatakan bahwa penempatan dana haji ini untuk membiayai membangun infrastruktur.

“Yang kedua, semua lembaga pengelola dana membutuhkan instrumen investasi untuk mendapatkan return/imbal hasil yang dianggap menguntungkan untuk memutar modalnya,” tuturnya.

SBSN, jelas dia, adalah salah satu instrumen investasi yang tersedia, sehingga banyak lembaga pengelola dana berinvestasi pada SBSN. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengelola dana haji, yang menginvestasikan sebagian dananya pada SBSN untuk mendapatkan imbal hasil yang diuntungkan.

Yang ketiga, ketika pengelola dana haji melakukan investasi pada SBSN, maka pemerintah akan mengembalikan dana pokoknya pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil sesuai market rate, sama dengan investor lainnya. “Jadi penempatan dana haji pada SBSN bukanlah karena pemerintah ingin memanfaatkan dana umat,” ucap dia.

Yang keempat, sejak tahun 2009, pemerintah telah menerbitkan SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) bagi penempatan dana haji, dengan outstanding per 28 November 2017 sebesar Rp 36,697 triliun. Hingga saat ini, penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembiayaan APBN secara umum) dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek secara spesifik (earmarked).

“Jadi apa yang diungkapkan oleh Salamudin Daeng adalah salah besar,” tegasnya.

Pemerintah, terang Nufransa, selalu menerapkan prinsip transparansi, bertanggungjawab dan berlaku profesional dalam mengelola keuangan negara. Uang rakyat tidak boleh dicederai oleh kepentingan sesaat yang bersifat untuk keuntungan pribadi maupun golongan tertentu.

“Inilah cara pemerintah dalam mencintai dan merawat republik ini,menjaganya agar tidak pernah ingkar janji pada rakyat,” kata Frans, panggilan akrabnya.[hanter]

FB Comment

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here